Oleh : Aldia Putra )*
Pemerintah Indonesia melangkah tegas dalam merespons kebijakan tarif dagang yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) awal April 2025. Alih-alih memilih jalan retaliasi, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan diplomatik dengan menginisiasi negosiasi strategis yang kini memasuki tahap teknis.
Berkat negosiasi yang pemerintah RI lakukan dengan Amerika Serikat, hal tersebut membantu semakin mendorong terwujudnya transformasi ekonomi nasional yang semakin luas.
Langkah ini bukan hanya sekadar menjadi sebuah strategi jangka pendek untuk meredakan tensi perdagangan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk semakin memperluas terwujudnya transformasi ekonomi nasional secara menyeluruh.
Delegasi negosiasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didukung oleh para pejabat kunci lintas kementerian, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandoni.
Kehadiran nama-nama penting ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyusun posisi tawar yang kuat sekaligus merancang kerangka kerja sama yang berdampak sistemik terhadap arah ekonomi nasional ke depan.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seluruh pendekatan dalam proses perundingan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional. Lima prioritas utama dalam kerangka negosiasi meliputi upaya menjaga ketahanan energi, memperluas akses pasar ekspor, mendorong kemudahan berusaha melalui deregulasi, membangun rantai pasok industri strategis seperti mineral kritis, serta memperkuat transfer teknologi di sektor vital seperti kesehatan, energi terbarukan, dan pertanian.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, menilai langkah pemerintah memilih jalur negosiasi sebagai pilihan strategis yang matang. Dunia usaha menanggapi langkah tersebut dengan sangat antusias, lantaran mereka menyadari bahwa proses ini tidak hanya menciptakan stabilitas dalam hubungan bilateral Indonesia-AS, tetapi juga dapat membuka peluang konkret untuk merevitalisasi berbagai sektor industri di dalam negeri.
APINDO turut menyampaikan berbagai masukan substantif kepada pemerintah, mulai dari rekomendasi komoditas AS yang dapat diimpor tanpa mengganggu industri lokal, hingga dorongan deregulasi dan penguatan trade remedies.
Dalam proses ini, dunia usaha tidak hanya sekadar menjadi pengamat. Sebaliknya, pelaku usaha justru berperan aktif dalam menyusun strategi jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing nasional.
APINDO bahkan menyerukan pembentukan Satuan Tugas Deregulasi untuk mempercepat penyesuaian regulasi domestik yang selama ini terus menjadi hambatan utama bagi para investor dan pelaku industri.
Dukungan tersebut tidak berhenti pada aspek formalitas, tetapi diwujudkan melalui kolaborasi langsung dalam pembentukan rantai pasok, pembangunan ekosistem bisnis yang kompetitif, hingga eksplorasi peluang investasi lintas sektor.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, juga melihat pendekatan pemerintah dalam konteks ketidakseimbangan perdagangan sebagai langkah yang cermat dan progresif.
Menurutnya, negosiasi merupakan sarana ideal untuk menciptakan ekuilibrium yang sehat, tanpa menimbulkan gesekan baru yang dapat merugikan kepentingan nasional. Ia menggarisbawahi pentingnya mengantisipasi kondisi pasca-negosiasi melalui penguatan sektor ekspor unggulan seperti elektronik, alas kaki, dan garmen.
KADIN tengah mempersiapkan kunjungan bisnis ke AS untuk memperkuat dialog dengan US Chamber of Commerce, sebagai bagian dari upaya memahami langsung permintaan pasar AS. Strategi ini bertujuan memetakan kebutuhan mitra dagang secara lebih presisi, sekaligus memosisikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam pasokan produk-produk unggulan. Di samping itu, pemetaan potensi kerja sama juga mencakup sektor pangan, pertanian, dan komoditas energi yang menjadi kepentingan utama AS.
Proses negosiasi teknis yang telah dimulai secara resmi pada pertengahan April 2025 juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian bilateral mengenai perlakuan informasi dalam konteks perdagangan dan investasi.
Perjanjian tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang serius dan transparan dalam menjalin relasi jangka panjang dengan AS. Tim delegasi Indonesia juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dari sektor swasta AS, seperti Amazon, Boeing, Google, Microsoft, dan organisasi seperti US-ASEAN Business Council dan Semiconductor Industry Association.
Dukungan dari berbagai entitas bisnis di AS mencerminkan kepercayaan yang tumbuh terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, kesiapan Indonesia untuk berdialog dan menyusun kerangka kerja sama jangka panjang semakin mempertegas pergeseran paradigma ekonomi nasional menuju arah yang lebih kolaboratif, terbuka, dan berbasis keunggulan komparatif.
Transformasi ekonomi nasional tidak lagi hanya bergantung pada stimulus fiskal atau reformasi struktural internal, melainkan juga pada keberhasilan diplomasi ekonomi tingkat global.
Pemerintah telah menyusun strategi tidak hanya untuk merespons tekanan eksternal, tetapi juga menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah negosiasi dengan AS tidak semata-mata tentang pengurangan tarif atau akses pasar, melainkan mencerminkan visi besar untuk menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam arsitektur perdagangan global.
Negosiasi ini membawa harapan baru bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat bertumpu pada kerja sama internasional yang saling menguntungkan, berorientasi jangka panjang, dan mengedepankan pembangunan inklusif.
Dalam lanskap ekonomi global yang semakin dinamis, strategi seperti ini menjadi krusial agar Indonesia dapat bersaing, bertahan, dan berkembang dengan kekuatan kolektif dari sinergi pemerintah, dunia usaha, dan mitra strategis global. (*)
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
