*) Oleh: Gavin Asadit
Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian nasional. Memasuki musim kemarau 2026, pemerintah bergerak cepat memperkuat berbagai langkah mitigasi guna memastikan produksi pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya tersebut dinilai semakin penting karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
BMKG memperkirakan lebih dari 57 persen zona musim di Indonesia akan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya, dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Selain itu, sebagian besar wilayah diproyeksikan mengalami curah hujan di bawah normal, sementara peluang munculnya El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 juga mulai menjadi perhatian. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu ketersediaan air irigasi, dan memengaruhi produktivitas sektor pertanian apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian memperkuat program pompanisasi, optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan benih adaptif, serta percepatan tanam di berbagai sentra produksi pangan. Langkah tersebut dilakukan agar petani tetap dapat berproduksi meskipun menghadapi tantangan cuaca yang lebih ekstrem. Pemerintah menilai pengelolaan air menjadi faktor kunci dalam menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunggu dampak kekeringan terjadi sebelum mengambil tindakan. Karena itu, berbagai langkah antisipatif telah dijalankan sejak awal tahun melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan sektor pangan. Pemerintah meyakini mitigasi yang dilakukan lebih awal akan membantu menjaga stabilitas produksi sekaligus mengurangi risiko gagal panen di daerah-daerah rawan kekeringan. Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat cadangan pangan nasional sebagai langkah pengamanan apabila terjadi gangguan produksi akibat faktor iklim.
Upaya menjaga ketahanan pangan juga didukung oleh kondisi stok beras nasional yang saat ini berada pada level kuat. Hingga April 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton, tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras nasional. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagai ketidakpastian global maupun tantangan iklim yang berkembang.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Menurut BMKG, mitigasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, pengelola sumber daya air, hingga masyarakat. Karena itu, BMKG terus memperkuat penyediaan informasi iklim dan cuaca untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air.