Oleh : Rivka Mayangsari*)
Transformasi digital yang berkembang pesat telah membuka peluang besar dalam mendukung proses pembelajaran anak secara lebih luas dan inovatif. Pemerintah merespons perkembangan ini dengan menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai langkah strategis untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran PP TUNAS merupakan sebuah urgensi yang tidak bisa ditunda. Regulasi ini dirancang untuk menjaga privasi sekaligus melindungi data anak dari berbagai potensi penyalahgunaan di ruang digital. Ia menyoroti berbagai studi dan kasus hukum di sejumlah negara yang menunjukkan bagaimana data anak kerap dieksploitasi bahkan dimonetisasi secara tidak etis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Fenomena tersebut menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat sistem perlindungan digital yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di tengah semakin luasnya pemanfaatan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah hadir dengan kebijakan yang mampu memastikan ruang digital tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai elemen daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, misalnya, menyatakan komitmen penuh terhadap implementasi PP TUNAS sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, menilai regulasi ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas perkembangan teknologi yang semakin dinamis.
Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menekankan bahwa orang tua tetap menjadi garda terdepan dalam mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak. Dengan adanya PP TUNAS, diharapkan kesadaran orang tua semakin meningkat dalam mendampingi dan membimbing anak agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian akan melibatkan 552 pemerintah daerah dalam pelaksanaan PP TUNAS. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital bukan sekadar program sektoral, melainkan gerakan nasional yang terintegrasi.
Implementasi PP TUNAS akan dimasukkan ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, APBD, dan RKPD. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dukungan anggaran dan strategi pelaksanaan yang jelas. Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kearifan lokal, termasuk melalui pendekatan adat yang relevan dengan karakteristik masyarakat setempat.
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah juga akan menyusun indeks daerah peduli perlindungan anak. Indeks ini menja