JAKARTA Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif dan ramah anak melalui percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah serta pengembangan Sekolah Rakyat Tahap II. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perlindungan anak dan pengentasan kemiskinan.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional yang memiliki dampak luas.
Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata, ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Sepanjang 2025, program revitalisasi telah menyentuh 16.167 sekolah, dengan 16.062 unit di antaranya telah rampung hingga Maret 2026. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna menjangkau 11.744 satuan pendidikan, serta tengah mengusulkan tambahan anggaran untuk memperluas cakupan hingga 60 ribu sekolah.
Program ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat sekitar.
Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah, kata Qodari.
Tercatat, lebih dari 238 ribu tenaga kerja lokal terserap dan sekitar 58 ribu UMKM turut bergerak dalam mendukung program tersebut.
Sejalan dengan itu, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus dikebut di 104 lokasi di seluruh Indonesia, dengan target selesai pada Juni 2026 dan siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini dirancang khusus bagi masyarakat rentan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas berbasis asrama.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa aspek perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.